1 1. Covid-19 dan penanganannnya di Indonesia

Covid-19 (Corona Virus disease 2019) adalah jenis virus corona baru yang diduga pertama kali berasal dari Wuhan, China. Covid-19 berbeda dengan jenis virus Corona lainnya yang sebelumnya muncul seperti Sars dan Mers sebab penularannya terbilang lebih cepat dari keduanya. Covid-19 telah ditetapkan oleh WHO (World Healthy Organization) sebagai pandemi karena telah mewabah hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia..

Positif Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada awal maret dan hingga di bulan April telah menjangkiti ribuan orang. Hal tersebut tentu saja membuat semua sektor dituntut untuk mengambil sikap dan langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah virus semakin meluas. Terkhususnya pemerintah yang diharapkan sebagai tombak yang dapat mencegah peluasan wabah Covid-19. Oleh karena itu, tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan yang paling diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif melalui cara masing-masing.

Meski Pemerintah setiap daerah memiliki beberapa kesamaan dalam menangani Covid-19, tetap saja ada perbedaan. Berikut tindakan-tindakan atau strategi dari berbagai daerah di Indonesia dalam menangani Covid-19 dari berbagai sumber:

1. Sumatera

Sumatera Utara

-Sumatera Utara Siapkan Tes Cepat Bagi Ribuan TKI Mudik

Gubernur Sumatera Utara memperkirakan ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara yang bekerja di negara tetangga akan mudik usai pemerintah Malaysia menerapkan lockdown hingga 14 April 2020. Ia juga menyatakan 4.646 TKI yang dari Malaysia akan melakukan rapid test.

-(Skema Pembatasan Sosial Berskala Besar dan rencana kebijakan ekonomi )

Terhitung hingga 1 April 2020 Gubernur Sumatera utara (Sumut), Edy Rahmayadi masih belum menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayahnya. Padahal sejak 27 Maret 2020, Covid-19 sudah menjangkiti lebih dari seribu orang di Indonesia.

Gubernur Sumut belum menetapkan kebijakan PSBB di daerahnya karena Sumut belum menjadi zona merah virus corona. Namun meski begitu, Edy mengatakan pihaknya akan menyiapkan skema pembatasan sosial berskala jika wilayahnya menjadi zona merah virus corona. Ia akan menetapkan wilayah yang menjadi prioritas PSBB. Selain itu, Sumut juga menyiapkan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi jika nantinya menerapkan kebijakan PSBB. Gubernur bersama bupati dan wali kota di Sumut sudah merumuskan program untuk masyarakat terdampak.

Sumatera Barat

-Pemerintah Sumatera Barat meminta perantau tidak pulang kampung

Dalam surat edarannya yang bernomor 050/078/BKPdR/III-2020 Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghimbau warganya di daerah lain tak pulang ke kampung halaman untuk sementara waktu. Himbauan tersebut bersifat sementara hingga kondisi telah dinyatakan kondusif.

Sumatera Selatan

-Dinsos Provinsi Sumsel Segera Bagikan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19

Mewabah virus Covid 19 tentu berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Provinsi Sumsel siap membantu masyarakat yang terdampak dengan program pembagian Sembako. Warga terdampak Covid 19 diberikan bantuan karena pendapatannya berkurang, Pemprov tidak ingin hal tersebut menganggu kelangsungan hidup warganya.

2. Jawa

Jakarta

-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 Tahun 2020 menyikapi perkembangan makin mewabahnya Covid-19

Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 Tahun 2020 yang diterbitkan Anies Baswedan telah disiapkan bahkan sebelum Covid-19 dikonfirmasi telah ada di Indonesia. Anies menyebut, Jakarta memilih bergerak dulu dalam langkah antisipatif karena Jakarta merupakan pintu gerbang Indonesia. Untuk kedatangan dan interaksi dunia internasional, porsi terbesarnya ada di Jakarta. Apalagi mengingat sudah banyak negara mengumumkan khasus Covid-19 pertama mereka, bahkan seperti negara dekat Oseania, yakni Selandia Baru, hingga Afrika, yakni Nigeria.

-Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 3 Triliun untuk Tangani Corona Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk penanganan virus Corona Covid-19 hingga Mei 2020 mendatang. Awal Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1 triliun. Namun kemudian ada anggaran tambahan sebesar Rp 2 triliun melihat dari situasi penyebaran Covid-19.

-Anies Perpanjang Tanggap Darurat Covid-19 DKI Jakarta hingga 19 April 2020

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa status tanggap darurat Covid-19, dari semula 23 Maret hingga 5 April menjadi 19 April 2020. Perpanjangan dilakukan melihat penyebaran virus Corona di Jakarta terus meningkat tajam. Dengan adanya perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19, Anies mengingatkan seluruh pihak tetap beraktivitas di rumah. Tidak keluar rumah, kecuali kegiatan membeli kebutuhan pokok, dan berkaitan kesehatan.

Jawa Tengah

(Larangan Mudik)

Pemerintah Jawa Tengah juga mengeluarkan maklumat di tengah penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Maklumat yang disampaikan oleh gubernur Jawa tengah tersebut berupa larangan mudik bagi warga perantauan asal Jawa Tengah. maklumat tersebut dikeluarkan setelah melihat adanya gelombang pemudik khususnya yang datang dari perantauan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Data per 26 Maret 2020, sebanyak 46.018 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa tengah setelah terjadi wabah COVID-19.

(Jawa Tengah menyiapkan Rp1,4 triliun sebagai anggaran Pandemic Response)

Setelah kita kalkulasi rinci pemerintah Jawa tengah butuh Rp 1,4 triliun minimal tidak boleh kurang dari itu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo pada media.

Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman sifatnya ada yang berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, Ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.

Sebagai satu contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin, terdampak pandemi virus Corona Covid-19. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warga selama pandemi Corona Covid-19.

Jawa Barat

(Jawa Barat Siapkan 16 trilliun Atasi Wabah Covid-19)

Jawa Barat telah menyepakati total anggaran senilai Rp 16 triliun. Angka tersebut dibagi, Rp 13 triliun untuk program padat karya pasca pandemi dan sisanya untuk bantuan langsung selama pandemi berlangsung yang diperkikan sampai Juni 2020. Total anggaran tidak semua dikeluarkan dari kas Pemprov Jawa Barat. Pemerintah Pusat diketahui mensubsidi senilai 25 persen melalui kartu sembako dan kartu program keluarga harapan (PKH).

(Gubernur Jawa Barat memotong gajinya untuk sumbangan bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan memotong gajinya untuk sumbangan bantuan sosial warganya yang terdampak Corona Covid-19. Tidak hanya itu, proyek perjalanan dinas dan tunjangan ASN juga dilakukan pemangkasan.

(Jawa Barat Lakukan Tes Masif COVID-19 Secara Drive Thru)

Antisipasi laju Coronavirus COVID-19, pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan melakukan tes masif COVID-19 di wilayah Bodebek (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, serta sebagian Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Tes masif atau tes yang jumlahnya banyak akan tetapi terbatas kepada warga yang diprioritaskan ini rencananya dimulai Rabu (25/3/2020).

-Jawa Timur

(Pemprov Jawa Timur LuncurkanChatbot, Layanan Aduan Covid-19)

Guna memudahkan masyarakat mendapat informasi seputar penanganan pandemi virus corona (Covid-19), Pemprov Jawa Timur meluncurkan layanan Chatbot di aplikasi WhatsApp (WA).

Layanan Chatbot tersebut bisa diakses diinfocovid19.jatimprov.go.id/wacovid-19. Masyarakat kemudian bisa berinteraksi langsung dengan akun resmi milik pemprov Jatim. Sehingga masyarakat dapat informasi yang benar. layanan aduan ini bertujuan meminimalisir dan mengantisipasi munculnya beragam hoaks dan disinformasi yang meresahkan. Dia tidak ingin masyarakat mendapat informasi yang salah yang justru menimbulkan kepanikan.

(Jawa Timur membebaskan biaya Rusun untuk warganya)

menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan membebaskan biaya sewa hunian rumah susun (Rusun) yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pembebasan biaya sewa rusun Pemprov Jatim ini berlaku mulai bulan ini (Maret) hingga bulan Juni tahun 2020 mendatang.

Rusun yang dibebaskan dari biaya sewa adalah rusunawa yang dimiliki Pemprov Jatim, diabtaranya Gunungsari, Rusunawa SIER, Rusunawa Jemundo dan Rusunawa Sumur Welut.

Sebanyak 772 penghuni diempat rusun tersebut digratiskan dari biaya sewa bulanan selama tiga bulan mulai bulan April sampai Juni 2020. Berdasarkan hitungan dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan dibebaskan biaya sewa di empat rusun tersebut, Pemprov Jatim memberikan subsidi sebesar Rp 600.090.000.

Banten

(Pemprov Banten tetapkan KLB Covid-19)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Banten menjadi kawasan Kejadian Luar Biasa atau KLB virus corona atau covid-19. Sampai kini, 4 warga Banten positif virus corona. Status KLB virus corona Banten ditetapkan tanpa batas waktu. Masyarakat diminta batasi aktivitas di luar rumah.

(Antisipasi Dampak Covid-19, Pemprov Banten Alokasikan Lagi Rp1,26 Triliun)

Pemprov Banten kembali melakukan penggeseran anggaran dalam menghadapi KLB Covid-19 sebesar Rp1,26 Triliun. Anggaran itu rencananya akan dialokasikan untuk social safety net atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan terdampak meski Pemprov Banten membahas, besaran, mekanisme dan jumlah sasarannya.